Dalam diskusi publik, isu Laut China Selatan sering kali dibingkai sebagai persaingan antara kekuatan besar, memunculkan pertanyaan: haruskah Indonesia 'memilih sisi'? Namun, framing semacam ini mengaburkan pendekatan sebenarnya yang diambil oleh Indonesia. Posisi negara kita lebih strategis dan berdasarkan prinsip, bukan sekadar berpihak. Kebijakan Indonesia bertumpu pada dua fondasi kuat: penegakan kedaulatan dan komitmen teguh pada hukum internasional, khususnya kerangka kerja yang telah disepakati bersama.

Mengapa "Memilih Sisi" Adalah Perspektif yang Keliru?

Narasi 'pilih sisi' menyederhanakan konflik yang kompleks menjadi sekadar duel dua negara. Kenyataannya, kawasan ini melibatkan banyak kepentingan dari berbagai negara, termasuk Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia yang memiliki hak dan tanggung jawab langsung di wilayahnya. Laut China Selatan adalah jalur pelayaran global yang vital, tempat bertemunya kepentingan ekonomi, keamanan, dan kedaulatan banyak bangsa. Memilih satu pihak berarti mengorbankan prinsip dan kepentingan nasional Indonesia sendiri yang jauh lebih luas.

Landasan Indonesia: UNCLOS 1982 sebagai "Buku Aturan" Global

Hukum internasional adalah pilar utama. Indonesia secara konsisten berpegang pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Konvensi ini dapat diibaratkan sebagai 'buku aturan main' global yang telah disepakati hampir semua negara untuk mengatur segala aktivitas di laut. Pendirian Indonesia jelas: perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan harus dijaga dengan mematuhi aturan bersama ini, bukan melalui klaim sepihak atau tekanan kekuatan.

Pendekatan ini sama sekali bukan sikap netral atau pasif. Justru, ini adalah sikap aktif dan tegas. Dengan berpegang teguh pada UNCLOS, Indonesia sedang menegaskan kedaulatannya, terutama atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna. ZEE adalah wilayah di mana Indonesia memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya laut, baik ikan maupun potensi energi, serta kewajiban untuk menjaganya.

Diplomasi Proaktif: Kekuatan Indonesia di ASEAN dan Dunia

Komitmen pada aturan diwujudkan melalui jalur diplomasi yang kuat dan tak kenal lelah. Sebagai anggota penting ASEAN, Indonesia memainkan peran kunci sebagai penggerak dalam upaya merampungkan Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan. CoC bertujuan menciptakan aturan perilaku yang lebih rinci dan mengikat bagi semua negara yang beraktivitas di kawasan, guna mencegah kesalahpahaman dan insiden yang tidak diinginkan.

Diplomasi aktif ini sering disalahartikan sebagai kelemahan atau ketidakberanian. Padahal, diplomasi adalah instrumen cerdas untuk membangun lingkungan regional yang stabil dan terprediksi. Stabilitas ini sangat krusial bagi tiga kepentingan nasional Indonesia: (1) menjaga kedaulatan wilayah, (2) melindungi jalur pelayaran internasional yang merupakan urat nadi perdagangan kita, dan (3) menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Gangguan di Laut China Selatan akan langsung berdampak pada biaya logistik, harga komoditas, dan arus perdagangan Indonesia.

Meluruskan yang Sering Disalahpahami

Publik mungkin bingung dengan beberapa istilah teknis. Berikut penjelasan sederhananya:

• UNCLOS 1982: Ini adalah hukum dasarnya. Seperti konstitusi untuk laut, yang mengatur batas wilayah, hak, dan kewajiban setiap negara.
• ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif): Wilayah laut selebar 200 mil laut dari garis pantai. Di zona ini, negara pantai punya hak utama untuk mengeksplorasi dan mengelola semua sumber daya alam, baik di dalam laut maupun di dasar laut.
• Code of Conduct (CoC): Aturan tambahan atau 'tata krama' operasional yang sedang dirundingkan negara-negara terkait untuk mencegah tabrakan kapal atau insiden militer di laut.

Penting dipahami bahwa pendekatan Indonesia berbasis aturan melalui diplomasi bukanlah pilihan yang lemah. Ini adalah strategi yang matang, menghormati kedaulatan sendiri sekaligus menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Posisi ini memungkinkan Indonesia menjadi pihak yang dihormati, bukan sekadar pengikut, dalam percaturan geopolitik yang rumit di Laut China Selatan.