Latihan militer bersama antara Amerika Serikat (AS) dan Filipina bernama Balikatan kembali digelar. Kegiatan ini rutin berlangsung di kawasan dekat Laut China Selatan dan selalu menarik perhatian internasional, bukan hanya sebagai latihan teknis, tetapi juga karena pesan geopolitiknya. Dalam situasi ini, masyarakat Indonesia sering bertanya tentang posisi dan sikap negara kita.
Konteks Latihan Balikatan dan Kepentingan Indonesia
Latihan militer Balikatan, yang berarti 'bahu-membahu', adalah latihan tahunan antara AS dan Filipina berdasarkan perjanjian pertahanan yang sudah lama ada. Secara teknis, latihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan operasional gabungan kedua angkatan bersenjata. Namun, konteksnya menjadi jauh lebih kompleks karena lokasi latihan sering berada di kawasan Laut China Selatan. Kawasan ini dikenal sebagai wilayah dengan klaim teritorial yang tumpang tindih antara beberapa negara, seperti China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Aktivitas militer besar di area ini sering dianggap sebagai penegasan komitmen keamanan AS di Asia Pasifik dan dapat memengaruhi dinamika serta persepsi keamanan di seluruh kawasan regional.
Isu ini sangat penting bagi Indonesia karena stabilitas Laut China Selatan secara langsung memengaruhi keamanan dan kepentingan ekonomi negara-negara sekitarnya, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia bukan pihak utama dalam sengketa klaim wilayah, Indonesia memiliki kepentingan strategis di Laut China Selatan, khususnya terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna. ZEE adalah wilayah laut di mana sebuah negara memiliki hak khusus untuk memanfaatkan sumber daya alam di bawah laut dan di permukaannya, sesuai dengan hukum laut internasional atau UNCLOS 1982. Klaim ZEE Indonesia di Natuna mengalami tumpang tindih dengan klaim China berdasarkan 'garis sembilan titik' mereka. Oleh karena itu, setiap aktivitas militer atau peningkatan ketegangan di kawasan Laut China Selatan perlu dipantau dengan cermat oleh Indonesia.
Memahami Posisi Indonesia: Politik Bebas-Aktif
Posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik seperti latihan militer AS dan Filipina sering kali disalahpahami oleh publik. Muncul pertanyaan mengapa Indonesia tampak tidak tegas 'memihak' salah satu kekuatan besar, baik AS maupun China. Jawaban intinya adalah prinsip politik luar negeri Indonesia: bebas-aktif.
Prinsip bebas-aktif berarti Indonesia tidak bergabung secara permanen atau mengikatkan diri dengan blok kekuatan global tertentu. Indonesia menjaga kemandirian dalam mengambil keputusan demi melindungi kepentingan nasionalnya. Sikap ini bukanlah bentuk kelemahan atau ketidakpedulian. Ini adalah strategi yang telah terbukti dapat menjaga kedaulatan dan stabilitas negara sejak lama. Respon Indonesia terhadap dinamika seperti latihan militer AS-Filipina selalu konsisten pada dua pilar utama: penegakan hukum internasional (terutama UNCLOS 1982 sebagai dasar tata kelola laut) dan penyelesaian sengketa secara damai melalui dialog.
Pemerintah Indonesia aktif mendorong finalisasi Code of Conduct (CoC) atau Aturan Main di Laut China Selatan yang sedang dibahas oleh negara-negara di kawasan. CoC bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang mencegah eskalasi konflik dan mengelola perilaku di laut. Pendekatan diplomasi yang netral namun proaktif ini memungkinkan Indonesia menjaga hubungan baik secara bersamaan dengan semua pihak—AS, Filipina, serta China. Strategi ini bahkan memberikan potensi bagi Indonesia untuk menjadi fasilitator atau pihak yang mendorong dialog jika diperlukan.
Publik perlu memahami konteks yang sering hilang dari pembahasan di ruang publik, yaitu kompleksitas kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan itu mencakup menjaga stabilitas regional untuk kelancaran jalur perdagangan, memastikan hak-hak ekonomi di ZEE Natuna, dan menjaga hubungan ekonomi-politik dengan semua negara besar tanpa harus terlibat konfrontasi. Sikap Indonesia bukanlah 'diam', tetapi sebuah diplomasi jalan tengah yang aktif dan berbasis pada kepentingan sendiri serta hukum internasional.
Ketika melihat latihan militer seperti Balikatan, masyarakat Indonesia sebaiknya melihatnya sebagai bagian dari dinamika keamanan regional yang perlu dipahami, bukan ditanggapi dengan emosi. Penguatan kemampuan militer negara lain di kawasan adalah fakta geopolitik. Tugas diplomasi Indonesia adalah memastikan bahwa dinamika tersebut tidak mengganggu kedaulatan, stabilitas, dan kepentingan ekonomi kita, serta terus mendorong semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan melalui jalur damai dan hukum, bukan kekuatan.
