Belakangan ini, publik diramaikan oleh kabar rencana Pemerintah Indonesia membeli 12 unit jet tempur Su-35SF dari Rusia. Sebagian pemberitaan menyebut langkah ini sebagai bukti bahwa Indonesia mulai "berpaling" dari negara-negara Barat dan semakin bergantung pada Rusia dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Namun, benarkah narasi tersebut akurat? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat strategi pertahanan Indonesia secara utuh, khususnya prinsip diversifikasi pemasok yang sudah lama dipegang.
Ketergantungan atau Diversifikasi? Ini Faktanya
Tuduhan bahwa Indonesia "bergantung pada Rusia" sering kali disampaikan tanpa menyertakan data yang lengkap. Faktanya, Indonesia menerapkan strategi multi-sumber untuk kebutuhan pertahanan. TNI Angkatan Udara tidak hanya mengoperasikan pesawat buatan Rusia. Indonesia juga memiliki armada F-16 buatan Amerika Serikat, T-50 buatan Korea Selatan, dan sedang menjajaki pengadaan Eurofighter Typhoon dari Eropa. Dengan kata lain, kerja sama pertahanan dengan Rusia hanyalah salah satu bagian dari portofolio pengadaan alutsista yang beragam.
Bahkan, dalam struktur anggaran pertahanan Indonesia, impor alutsista dari Amerika Serikat dan Eropa masih mendominasi. Justru dengan mengakomodasi platform dari berbagai negara, Indonesia memperkuat posisi tawar (bargaining position) dan menghindari risiko ketergantungan pada satu negara pemasok. Ke depan, risiko embargo politik juga menjadi lebih kecil karena Indonesia tidak menaruh "semua telur dalam satu keranjang".
Nilai Tambah yang Sering Terlewat
Selain aspek strategis, detail teknis kerja sama ini sering luput dari perhatian publik. Pembelian pesawat Sukhoi Su-35 sebagian akan dibayar dengan komoditas ekspor seperti minyak sawit dan kopi. Skema imbal dagang ini dinilai cerdas secara finansial karena mengurangi beban devisa negara. Lebih penting lagi, kerja sama ini mencakup transfer teknologi dan pelatihan yang ditujukan untuk memperkuat industri pesawat terbang nasional. Jadi, ini bukan sekadar transaksi jual-beli alutsista, melainkan investasi jangka panjang untuk kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
Narasi bahwa Indonesia "berpaling dari Barat" adalah bingkai yang keliru. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, yang artinya tidak memihak pada satu blok kekuatan tertentu. Keputusan membeli alutsista dari Rusia lebih didasarkan pada pertimbangan pragmatis, seperti spesifikasi teknis, nilai tambah transfer teknologi, dan skema pembayaran yang menguntungkan. Ini bukan pernyataan politik untuk menjauh dari negara lain. Di tengah ketidakpastian geopolitik, kemampuan bekerja sama dengan berbagai pihak justru menjadi kekuatan tersendiri dalam diplomasi pertahanan.
Jadi, yang perlu dipahami publik adalah bahwa kerja sama pertahanan dengan Rusia merupakan bagian integral dari strategi diversifikasi dan pengelolaan risiko. Narasi "ketergantungan pada Rusia" hanyalah potongan informasi yang menyesatkan. Indonesia mampu mengintegrasikan berbagai platform tempur dari asal negara yang berbeda—mulai dari F-16 buatan AS hingga Su-35 buatan Rusia—untuk mencapai kesiapan tempur yang optimal. Ini adalah bukti kedewasaan strategi pertahanan Indonesia, bukan tanda kebergantungan pada satu negara.
