Di ruang publik, terutama di media sosial, sering muncul tuntutan agar Indonesia melakukan reklamasi atau "pengerasan" pulau di Kepulauan Natuna. Tuntutan ini umumnya berangkat dari anggapan bahwa membangun pulau secara fisik adalah cara paling tegas untuk menunjukkan kedaulatan. Namun, pemerintah Indonesia mengambil pendekatan yang berbeda, yang berlandaskan hukum internasional. Mengapa Indonesia tidak mengikuti langkah negara lain yang mereklamasi di Laut China Selatan? Jawabannya terletak pada strategi yang jauh lebih kuat dan berjangka panjang: memegang teguh hukum laut, bukan mengubah bentang alam.
Landasan Strategi Indonesia: UNCLOS dan Penguatan yang Sah
Indonesia adalah negara kepulauan, dan status ini memberikan hak serta perlindungan penting berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Konvensi ini, atau yang sering disebut hukum laut internasional, adalah dasar legal yang diakui global. Alih-alih melakukan reklamasi masif yang dapat menimbulkan kontroversi, strategi Indonesia berfokus pada penguatan kehadiran yang sah di wilayahnya. Bentuknya adalah pembangunan infrastruktur pada pulau-pulau yang sudah ada secara alami di Natuna, seperti pelabuhan, landasan pacu, fasilitas untuk nelayan, dan pos penjagaan. Kehadiran ini diperkuat dengan patroli laut dan udara secara rutin.
Pendekatan ini menegaskan prinsip penting: kedaulatan tidak selalu berarti harus dibangun dengan beton dan pasir. Dalam hukum internasional, kedaulatan ditentukan oleh penguasaan yang efektif dan diakui berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan konsisten mengikuti UNCLOS, Indonesia bukan hanya menjaga wilayahnya, tetapi juga memperkuat posisi diplomasinya di kawasan dan forum internasional. Ini adalah kekuatan soft power yang sering kurang dipahami publik.
Klarifikasi Dua Kesalahpahaman Publik
Ada dua logika yang sering muncul namun perlu diluruskan untuk memahami isu Natuna dan reklamasi ini secara tepat.
Pertama, adalah logika reaktif: "Kalau negara lain mereklamasi, kita juga harus melakukan hal serupa". Logika ini berisiko karena mengabaikan landasan hukum kuat yang sudah dimiliki Indonesia. Reklamasi masif di Laut China Selatan oleh negara lain telah diputuskan oleh Mahkamah Tetap Arbitrase dalam kasus tahun 2016 sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional. Meniru metode yang sudah dianggap melanggar hukum justru akan melemahkan posisi hukum Indonesia yang selama ini dijaga dengan konsisten. Indonesia memiliki "moral high ground" atau posisi moral yang lebih tinggi karena patuh pada hukum.
Kedua, penting membedakan antara kedaulatan dan hak di ZEE: Kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna sendiri tidak diragukan dan diakui dunia. Isu utama yang sering menjadi perdebatan adalah aktivitas negara lain di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara. ZEE adalah zona di mana negara memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya laut, tetapi bukan wilayah yang berada di bawah kedaulatan penuh seperti daratan. Dengan tidak melakukan reklamasi agresif, Indonesia menjaga argumen hukumnya tetap kuat dalam setiap diskusi diplomasi mengenai ZEE.
Strategi ini juga memperkuat solidaritas dengan negara-negara ASEAN lainnya. Mayoritas negara di kawasan ini menghendaki penyelesaian masalah Laut China Selatan berdasarkan hukum, bukan melalui kekuatan fisik atau perubahan geografi yang kontroversial. Dengan menjadi contoh negara yang taat hukum, Indonesia memperkuat posisi kolektif ASEAN.
Menjaga Stabilitas dan Peran sebagai Penjaga Hukum
Pilihan Indonesia untuk tidak melakukan reklamasi besar-besaran juga merupakan investasi untuk stabilitas kawasan. Reklamasi skala besar di Laut China Selatan telah memicu ketegangan dan meningkatkan perlombaan militer di wilayah tersebut. Menghindari spiral konflik yang sama adalah langkah strategis untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional. Dengan konsisten menjadi "custodian of the law" atau penjaga hukum, peran Indonesia sebagai mitra yang dapat dipercaya dan aktor yang menjaga stabilitas semakin diperkuat.
Dengan demikian, desakan untuk mereklamasi Natuna sering kali muncul dari pemahaman yang parsial tentang kedaulatan dan hukum internasional. Strategi Indonesia yang berbasis pada UNCLOS dan penguatan kehadiran sah justru memberikan posisi yang lebih kuat, lebih dihormati, dan lebih sustainable dalam menjaga kepentingan nasional serta perdamaian di kawasan Laut China Selatan.
