Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, telah memberikan respons terkait rencana latihan militer bersama China-Cambodia yang diberi nama 'Golden Dragon 2025'. Respons ini penting dipahami karena mencerminkan posisi Indonesia dalam menanggapi dinamika kerja sama militer di kawasan Asia Tenggara. Alih-alih bereaksi dengan kekhawatiran, Indonesia menegaskan bahwa ASEAN tidak perlu merasa cemas selama kerja sama semacam itu dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan hukum internasional. Sikap ini merupakan perwujudan langsung dari politik luar negeri bebas-aktif yang selalu dijaga Indonesia.
Prinsip Bebas-Aktif dalam Menyikapi Latihan Militer
Politik luar negeri bebas-aktif berarti Indonesia tidak memihak pada blok kekuatan manapun dan berhak menjalin hubungan dengan semua negara, selama tidak merugikan kepentingan nasional dan kawasan. Dalam konteks latihan militer China-Cambodia, prinsip ini diterjemahkan menjadi penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara untuk bekerja sama. Poin kunci dari respons Indonesia adalah penekanan pada transparansi dan kepatuhan terhadap hukum. Bagi Indonesia, yang lebih penting daripada latihan itu sendiri adalah bagaimana latihan tersebut dilakukan—apakah terbuka, dapat diprediksi, dan tidak mengganggu stabilitas kawasan.
Isu ini penting bagi publik karena seringkali dibingkai secara keliru di ruang publik. Narasi yang beredar kadang menggambarkan latihan militer bilateral antara dua negara sebagai 'ancaman langsung' bagi ASEAN atau bahkan sebagai pembentukan 'aliansi baru' yang bersifat anti-ASEAN. Padahal, dalam praktik hubungan internasional, latihan militer bersama adalah hal yang lumrah. Indonesia sendiri rutin mengadakan latihan dengan berbagai mitra, seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara ASEAN lainnya. Fokus seharusnya bukan pada 'siapa yang berlatih dengan siapa', melainkan pada 'bagaimana latihan itu berdampak pada keamanan regional'.
Mengurai Potensi Salah Paham dan Konteks yang Terlupakan
Ada beberapa poin yang seringkali hilang atau disalahpahami dalam diskusi publik tentang isu ini. Pertama, latihan 'Golden Dragon' adalah kegiatan rutin yang telah berlangsung beberapa kali sebelumnya, bukan sesuatu yang mendadak atau tanpa preseden. Kedua, sebagai negara besar di ASEAN, Indonesia memiliki peran dan kapasitas untuk menyerukan pentingnya transparansi. Pernyataan Indonesia bukan sekadar komentar biasa, melainkan pengingat kepada semua pihak tentang norma-norma yang harus dijaga di kawasan.
Konteks yang paling sering terabaikan adalah bahwa stabilitas kawasan dibangun bukan dengan melarang kerja sama militer, tetapi dengan membangun kepercayaan dan mencegah miskomunikasi. Dengan menekankan transparansi, Indonesia justru sedang mengajak semua negara, termasuk China dan Cambodia, untuk berkontribusi pada kepercayaan tersebut. Sikap ini jauh lebih konstruktif daripada sekadar menolak atau mencurigai. Ini juga menunjukkan bahwa Indonesia percaya pada ketahanan dan soliditas ASEAN sebagai sebuah komunitas yang dapat mengelola dinamika eksternalnya sendiri.
Bagi masyarakat umum, pelajaran penting dari respons Indonesia ini adalah untuk melihat isu keamanan dengan lebih jernih dan kontekstual. Tidak setiap latihan militer otomatis bermuatan ancaman. Yang perlu diperhatikan adalah apakah ada elemen yang mengganggu keseimbangan, menimbulkan ketegangan baru, atau dilakukan secara tertutup sehingga memicu spekulasi. Prinsip transparansi yang diusung Indonesia sebenarnya adalah alat untuk mencegah hal-hal tersebut. Dengan memahami ini, publik dapat terhindar dari narasi-narasi disinformasi yang cenderung menyederhanakan isu kompleks menjadi sekadar ketegangan antara kekuatan besar.
Pada akhirnya, respons Indonesia terhadap latihan 'Golden Dragon 2025' mencerminkan kedewasaan dan strategi diplomasi yang berfokus pada menjaga stabilitas. Dengan tidak serta-merta menolak atau mendukung, tetapi menyerukan parameter yang jelas (transparansi dan kepatuhan hukum), Indonesia memposisikan diri sebagai penjaga norma di kawasan. Pendekatan seperti ini yang memastikan bahwa kerja sama militer apapun justru menjadi sarana untuk meningkatkan keamanan bersama, bukan memicu perlombaan senjata atau ketegangan yang tidak perlu di antara negara-negara ASEAN dan mitranya.
