Ketegangan di Laut China Selatan merupakan isu geopolitik yang berdampak luas pada keamanan maritim Asia Tenggara. Dalam dinamika ini, posisi Indonesia sering menarik perhatian karena tidak mengajukan klaim langsung atas wilayah-wilayah yang diperebutkan. Pemerintah Indonesia secara konsisten menekankan dua jalur utama: kekuatan hukum internasional melalui UNCLOS dan diplomasi damai melalui ASEAN. Memahami mengapa Indonesia memilih pendekatan ini, dibanding konfrontasi langsung, kunci untuk melihat strategi jangka panjang dalam menjaga kestabilan kawasan dan kepentingan nasional.
Berpegang pada Aturan Main: Peran Strategis UNCLOS
Pilar pertama strategi Indonesia adalah teguh pada UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut. UNCLOS merupakan hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara di laut, termasuk batas wilayah, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Dengan berpegang pada UNCLOS, Indonesia menegaskan bahwa segala aktivitas dan klaim di Laut China Selatan harus didasarkan pada hukum yang objektif dan diakui global, bukan pada kekuatan atau tafsir sejarah sepihak. Pendirian ini dikenal sebagai rules-based international order, yang menjadi fondasi stabilitas dan prediktabilitas hubungan antarnegara.
Sebagai non-claimant state (negara bukan pengaju klaim langsung), Indonesia memiliki posisi yang unik. Posisi ini memungkinkan Indonesia untuk bertindak lebih objektif, sebagai penjaga stabilitas dan fasilitator dialog di kawasan. Alih-alih terseret dalam perebutan teritorial langsung, fokus Indonesia adalah memperkuat norma hukum internasional dan membangun konsensus bersama. Ini bukanlah sikap pasif, melainkan strategi aktif untuk mengamankan kepentingan jangka panjang dan menghindari eskalasi konflik yang berpotensi merugikan.
Kekuatan Bersama: Diplomasi ASEAN dan Soft Power
Pilar kedua adalah diplomasi kolektif melalui ASEAN. Indonesia tidak menghadapi dinamika Laut China Selatan sendirian. Melalui berbagai forum seperti KTT ASEAN, Indonesia bersama sembilan anggota lainnya secara aktif mendorong penyelesaian damai, mempercepat pembahasan Code of Conduct (Peraturan Tata Laku), dan menolak tindakan unilateral yang memicu ketegangan. Jalur diplomasi melalui ASEAN merupakan bentuk soft power yang strategis.
Dengan menggalang suara bersama sepuluh negara, ASEAN dapat menghasilkan tekanan politik dan moral yang signifikan terhadap perilaku yang dianggap merusak stabilitas. Pendekatan kolektif ini menunjukkan bahwa "bicara" dalam diplomasi yang terstruktur justru dapat menjadi alat pengaruh yang kuat, membentuk norma kawasan, dan mengisolasi tindakan yang melanggar konsensus bersama.
Apa yang sering disalahpahami publik? Banyak yang mengira pendekatan hukum dan diplomasi menandakan kelemahan atau ketidaktegasan. Persepsi ini kerap muncul dari narasi yang mengagungkan konfrontasi langsung sebagai satu-satunya bentuk ketegasan. Padahal, dalam konteks geopolitik yang melibatkan kekuatan besar, langkah konfrontasi militer berisiko sangat tinggi, mahal, dan belum tentu menyelesaikan akar masalah. Bersikukuh pada hukum internasional dan menjaga netralitas objektif justru membangun kredibilitas dan reputasi Indonesia di mata dunia.
Posisi ini memungkinkan Indonesia tetap menjadi mitra yang dapat diajak kerja sama oleh semua pihak, sekaligus konsisten mendorong resolusi konflik berdasarkan prinsip-prinsip bersama. Konteks yang sering hilang adalah bahwa diplomasi dan penegakan hukum bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan instrumen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil di mana kerja sama ekonomi dan pembangunan dapat berjalan. Stabilitas kawasan adalah prasyarat bagi kemakmuran Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.
Dengan demikian, strategi Indonesia di Laut China Selatan bukanlah tentang menghindari tanggung jawab atau ketidakberdayaan. Ini adalah strategi yang matang, berlandaskan pada kekuatan hukum (UNCLOS) dan kekuatan kolektif (diplomasi ASEAN). Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional dengan cara yang berkelanjutan, mengurangi risiko konflik terbuka, dan memastikan bahwa Laut China Selatan menjadi laut yang damai, stabil, dan sesuai dengan hukum internasional untuk kepentingan semua bangsa.
