Isu Laut China Selatan kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pemberitaan internasional menyebut Indonesia 'diam' menghadapi aktivitas kapal China di perairan Natuna. Narasi ini perlu diluruskan karena faktanya Indonesia justru menjalankan diplomasi aktif dan langkah hukum yang konsisten. Pendekatan Jakarta yang berbeda dari negara lain bukan berarti pasif, melainkan strategi matang yang mengedepankan jalur diplomatik dan hukum internasional demi menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan.
Langkah Nyata Indonesia di Tengah Ketegangan
Pada Januari 2026, Menteri Luar Negeri Indonesia secara tegas menolak klaim nine-dash line China dan menegaskan hak berdaulat Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Langkah ini bukan sekadar retorika. Secara konsisten, Indonesia mengirimkan nota protes diplomatik melalui pertemuan bilateral serta meningkatkan patroli di wilayah Natuna. Selain itu, pemerintah aktif mendorong penyelesaian Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan melalui forum ASEAN. Tujuannya menciptakan aturan main yang mengikat, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Penting dipahami bahwa Laut China Selatan merupakan kawasan strategis sebagai jalur perdagangan global dan memiliki cadangan sumber daya alam besar, sementara klaim nine-dash line China tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Oleh karena itu, diplomasi dan hukum dinilai lebih efektif dalam jangka panjang dibanding konfrontasi terbuka yang berisiko memicu instabilitas regional.
Membedah Miskonsepsi: Tenang Bukan Berarti Diam
Salah satu miskonsepsi yang sering muncul adalah anggapan bahwa sikap Indonesia yang tidak konfrontatif sama dengan diam. Padahal, kenyataannya pemerintah telah mengambil berbagai langkah nyata, baik diplomatik maupun hukum. Diplomasi yang tenang dan terukur justru merupakan strategi yang lebih matang. Dengan memperkuat posisi hukum di forum internasional dan membangun konsensus di ASEAN, Indonesia berusaha menyelesaikan sengketa tanpa mengorbankan hubungan bilateral dengan China—yang juga penting bagi ekonomi nasional. Publik perlu waspada terhadap narasi yang menyederhanakan posisi Indonesia menjadi 'diam' atau 'lemah'. Keefektifan tidak selalu diukur dari seberapa keras tindakan yang terlihat, melainkan dari dampak jangka panjang terhadap kedaulatan dan stabilitas.
Melalui jalur diplomasi, Indonesia menjaga ruang negosiasi tetap terbuka. Pada saat yang sama, kehadiran patroli dan protes diplomatik menjadi sinyal bahwa kedaulatan tidak bisa ditawar. Inilah kombinasi antara ketegasan dan kebijaksanaan yang perlu dipahami publik. Alih-alih terjebak dalam narasi provokatif, kita perlu melihat strategi Indonesia secara utuh: aktif secara diplomatik, tegas secara hukum, dan konsisten dalam menjaga stabilitas kawasan. Dengan begitu, kita bisa lebih apresiatif terhadap upaya pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan tanpa harus jatuh pada sikap konfrontatif yang justru merugikan.
