Pada November 2024, Indonesia dan China menerbitkan dokumen penting berupa Pernyataan Bersama atau joint statement yang menandai babak baru hubungan bilateral kedua negara. Fokus utama dokumen ini adalah peningkatan kerja sama pertahanan, keamanan, dan maritim. Bagi masyarakat umum, berita ini mungkin terdengar seperti kerja sama militer biasa, namun di dalamnya terdapat sejumlah konteks yang perlu dipahami agar tidak salah menafsirkan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Artikel ini akan mengupas isi pernyataan bersama tersebut, mengapa isu ini penting, pihak-pihak yang terlibat, serta bagian mana yang sering disalahpahami publik.
Apa Isi Pernyataan Bersama Indonesia-China?
Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia dan China sepakat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan sebagai salah satu pilar baru hubungan bilateral. Kerja sama ini mencakup latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen, serta pengembangan teknis di bidang pertahanan. Selain itu, poin penting lainnya adalah penegasan kembali komitmen Indonesia terhadap Kebijakan Satu China atau One China Policy. Kebijakan ini berarti Indonesia mengakui Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) di Beijing sebagai satu-satunya pemerintah yang sah mewakili seluruh wilayah China, termasuk Taiwan. Meskipun demikian, Indonesia tetap membuka ruang untuk interaksi informal dan pragmatis dengan Taiwan di bidang ekonomi, budaya, dan perdagangan, selama tidak melibatkan pengakuan resmi kenegaraan.
Konteks yang Sering Terlewatkan dan Potensi Salah Paham
Bagian inilah yang kerap luput dari pemberitaan atau sengaja dihilangkan dalam narasi tertentu. Banyak publik mungkin langsung menyimpulkan bahwa kerja sama pertahanan ini berarti Indonesia mendukung penuh semua klaim China, termasuk klaim teritorialnya di Laut China Selatan. Padahal, dokumen resmi justru menunjukkan keseimbangan yang dijaga Indonesia. Di satu sisi, Indonesia mengembangkan kerja sama praktis dengan China untuk kepentingan nasional, seperti meningkatkan kapasitas pertahanan maritim dan pengamanan jalur pelayaran. Di sisi lain, Indonesia tetap berpegang pada kerangka kebijakan yang telah ada, yaitu Kebijakan Satu China, yang tidak secara otomatis berarti menyetujui semua kebijakan Beijing. Dengan kata lain, Indonesia memisahkan antara kerja sama teknis dengan dukungan politik penuh terhadap klaim-klaim tertentu.
Kesalahpahaman lain sering muncul terkait istilah "One China Policy" yang disamakan dengan "One China Principle" yang digunakan China. Meski serupa, dalam praktiknya Indonesia menafsirkan kebijakan ini secara lebih fleksibel, terutama dalam menjalin hubungan ekonomi dengan Taiwan. Publik perlu memahami bahwa kerja sama pertahanan dengan China tidak serta-merta mengubah posisi Indonesia yang konsisten sebagai negara non-blok dan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan. Dokumen joint statement itu sendiri menekankan prinsip saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, yang menjadi pijakan bagi Indonesia untuk tetap menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan negara-negara besar lainnya, seperti Amerika Serikat dan Jepang.
Dari segi pentingnya isu ini, kerja sama pertahanan dengan China membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta meningkatkan interoperabilitas dengan militer China. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan, terutama dalam menjaga kepercayaan mitra-mitra tradisional Indonesia. Pihak yang terlibat tidak hanya Kementerian Pertahanan dan TNI, tetapi juga Kementerian Luar Negeri yang harus merumuskan narasi publik yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tingkat domestik maupun internasional.
Sebagai penutup, Pernyataan Bersama Indonesia-China 2024 bukanlah tanda bahwa Indonesia sepenuhnya berada di pihak Beijing. Ini adalah langkah pragmatis untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik yang kompleks. Masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan luar negeri Indonesia selalu berlandaskan prinsip bebas-aktif, di mana kerja sama dengan satu negara tidak berarti permusuhan dengan negara lain. Dengan memahami konteks ini, publik dapat melihat isu secara lebih jernih dan tidak terjebak pada narasi yang menyederhanakan atau mempolarisasikan hubungan internasional.
