Pada November 2024, Indonesia dan China secara resmi merilis pernyataan bersama yang menegaskan kembali komitmen terhadap One China Policy dan sepakat untuk meningkatkan kerja sama maritim, pertahanan, serta keamanan. Dokumen ini langsung menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan memicu beragam interpretasi, termasuk kekhawatiran bahwa Indonesia mungkin mengubah arah kebijakan luar negerinya. Untuk memahami isu ini secara jernih, penting bagi publik untuk mengetahui latar belakang dan konteks sesungguhnya di balik pernyataan bersama ini, serta meluruskan potensi kesalahpahaman yang mungkin beredar. Artikel ini akan mengupas secara eksplanatori apa yang sebenarnya terjadi, mengapa isu ini penting, dan bagian mana yang sering disalahpahami.
Apa Isi Pernyataan Bersama Indonesia-China 2024?
Dalam dokumen yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia secara konsisten menegaskan kembali dukungan terhadap One China Policy. Posisi ini sebenarnya bukanlah hal baru. Indonesia telah menjalankan kebijakan ini selama puluhan tahun di forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai bagian dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. Poin baru yang menonjol dalam pernyataan bersama ini adalah kesepakatan untuk memperdalam kerja sama maritim, pertahanan, dan keamanan sebagai pilar baru hubungan bilateral. Kerja sama ini mencakup kemungkinan seperti latihan bersama antar angkatan laut atau yang dikenal dengan Passing Exercise (PASSEX). Langkah ini penting karena menunjukkan bahwa hubungan kedua negara berkembang lebih luas, tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga keamanan regional. Namun, publik perlu memahami bahwa kerja sama ini bersifat teknis dan tidak mengikat secara militer. Indonesia tidak menandatangani perjanjian aliansi eksklusif dengan China. Prinsip bebas aktif justru memungkinkan Indonesia menjalin kemitraan serupa dengan negara mana pun, seperti Amerika Serikat, Australia, atau Jepang, tanpa harus mengorbankan hubungan baik dengan China.
Mengapa Isu Ini Sering Disalahpahami?
Banyak pihak menafsirkan peningkatan kerja sama maritim dan pertahanan sebagai langkah menuju aliansi militer dengan China. Padahal, dalam hubungan internasional, kerja sama pertahanan tidak identik dengan aliansi. Kerja sama ini lebih bersifat teknis, seperti latihan bersama, pertukaran informasi intelijen, atau peningkatan kapasitas penjaga pantai dalam menangani kejahatan transnasional, seperti perompakan dan penangkapan ikan ilegal. Indonesia telah melakukan hal serupa dengan banyak negara lain selama bertahun-tahun. Jadi, tidak ada yang istimewa atau perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Bagian lain yang sering disalahpahami adalah interpretasi terhadap One China Policy. Komitmen Indonesia terhadap kebijakan ini adalah konsisten dengan posisi diplomatik yang sudah dipegang selama puluhan tahun. Dukungan terhadap One China Policy tidak berarti Indonesia setuju dengan semua kebijakan China di Laut China Selatan atau di tempat lain. Indonesia tetap memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan sikapnya sesuai kepentingan nasional.
Selain itu, penting untuk dicatat bahwa pernyataan bersama ini bukanlah dokumen yang bersifat mengikat secara hukum internasional seperti perjanjian aliansi. Ini lebih merupakan deklarasi politik yang mencerminkan keinginan kedua negara untuk memperluas kerja sama di bidang yang saling menguntungkan. Dengan memahami konteks ini, publik dapat melihat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif, yaitu menjalin hubungan baik dengan semua negara tanpa menjadi bagian dari blok militer mana pun. Kekhawatiran bahwa Indonesia akan terjebak dalam sengketa Laut China Selatan akibat kerja sama ini tidak berdasar, karena setiap aktivitas maritim yang dilakukan akan tetap mengacu pada hukum laut internasional dan kepentingan nasional Indonesia.
Pada akhirnya, pernyataan bersama Indonesia-China 2024 merupakan langkah diplomatik yang wajar dalam hubungan bilateral yang sudah berjalan lama. Poin-poin di dalamnya, seperti komitmen pada One China Policy dan peningkatan kerja sama maritim, sebenarnya merupakan kelanjutan dari kebijakan yang sudah ada, bukan perubahan drastis. Yang perlu dipahami publik adalah bahwa kerja sama pertahanan tidak identik dengan aliansi, dan dukungan terhadap One China Policy bukanlah persetujuan buta terhadap semua tindakan China. Dengan informasi yang tepat dan konteks yang utuh, kita dapat melihat isu ini secara lebih jernih dan terhindar dari disinformasi yang dapat memicu kekhawatiran yang tidak perlu.
