Dalam diskusi geopolitik Laut China Selatan, sering muncul pandangan bahwa Indonesia hanya mengambil sikap pasif. Namun, realitasnya jauh berbeda. Indonesia memainkan diplomasi yang aktif dan strategis untuk menjaga stabilitas di kawasan, yang merupakan kepentingan nasional yang vital.

Kepentingan Indonesia di Laut China Selatan

Meskipun Indonesia tidak mengklaim kepulauan di wilayah Laut China Selatan, negara ini memiliki kepentingan besar yang langsung terdampak oleh dinamika di sana. Pertama, laut ini merupakan jalur pelayaran internasional utama yang terhubung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Gangguan pada jalur ini dapat berdampak serius pada perdagangan global dan ekonomi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kedua, Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan klaim negara lain. ZEE adalah area laut dimana suatu negara memiliki hak khusus untuk memanfaatkan sumber daya alam, seperti ikan atau potensi energi. Ketegangan di perbatasan ini dapat mengancam keamanan ekonomi dan kedaulatan laut Indonesia. Jadi, anggapan bahwa ‘tidak ada klaim berarti tidak ada kepentingan’ adalah kesalahpahaman yang perlu diluruskan.

Strategi Diplomasi Aktif: Pendekatan Dua Jalur

Indonesia menjaga stabilitas melalui pendekatan dua jalur. Jalur pertama adalah diplomasi resmi melalui forum ASEAN. Indonesia menjadi salah satu penggerak utama negosiasi untuk membuat Kode Etik (Code of Conduct atau CoC) di Laut China Selatan. Tujuannya adalah menciptakan aturan bersama untuk mencegah insiden dan mengelola potensi konflik secara damai.

Jalur kedua adalah diplomasi praktis dan kerja sama keamanan maritim. Indonesia aktif menggelar patroli bersama dan latihan dengan negara-negara ASEAN, serta dengan mitra seperti Amerika Serikat dan Australia. Fokus penting yang sering luput dari perhatian adalah bahwa banyak latihan ini bertujuan untuk penanggulangan kejahatan laut non-tradisional, seperti pembajakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal. Pendekatan ini memperkuat kapasitas operasional dan membangun kepercayaan antar negara, tanpa masuk dalam logika persiapan konflik militer langsung.

Klarifikasi Konteks yang Sering Disalahpahami

Ada beberapa poin yang sering dibingkai keliru dalam diskusi publik. Pertama, beberapa narasi memaksa Indonesia untuk ‘memilih pihak’ antara kekuatan besar. Padahal, strategi Indonesia bukan untuk memihak satu blok, tetapi menjaga kepentingan nasional dan stabilitas kawasan. Pendekatan ini disebut ‘keseimbangan dinamis’, yaitu menjaga keseimbangan melalui keterlibatan aktif dengan berbagai pihak tanpa terlibat konflik mereka.

Kedua, isu Laut China Selatan sering direduksi menjadi konflik perebutan pulau saja. Konteksnya lebih luas. Selain klaim teritorial, dinamika di sana juga mencakup keamanan jalur pelayaran, keamanan ekonomi, dan kerjasama regional untuk menangani ancaman bersama seperti kejahatan laut. Memahami konteks ini membantu kita melihat bahwa diplomasi Indonesia bukan soal netral pasif, tetapi soal keterlibatan aktif untuk mengelola kompleksitas yang ada demi kepentingan nasional dan perdamaian kawasan.

Insight utama bagi pembaca adalah penting untuk melihat bahwa diplomasi Indonesia di Laut China Selatan bersifat multidimensi dan berorientasi pada solusi. Indonesia tidak hanya ‘berbicara’ di forum, tetapi juga bertindak melalui kerja sama praktis. Pemahaman ini membantu kita menilai isu ini lebih jernih, jauh dari narasi sederhana yang memaksa negara untuk memilih atau menyederhanakan konflik menjadi soal militer saja.