Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) baru-baru ini menjelaskan arah pengembangan riset teknologi pertahanan Indonesia. Fokus utamanya adalah pengembangan dual-use technology atau teknologi penggunaan ganda, serta mendorong kemandirian pertahanan. Bagi sebagian masyarakat, istilah ini terdengar teknis dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, arah kebijakan ini berhubungan langsung dengan ketahanan bangsa dalam jangka panjang.

Apa itu teknologi dual-use?

Teknologi dual-use adalah inovasi yang bisa digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer sekaligus. Contoh sederhananya adalah satelit penginderaan jauh. Di satu sisi, satelit ini dipakai untuk memantau cuaca, mendeteksi kebakaran hutan, atau memetakan lahan pertanian. Di sisi lain, teknologi yang sama juga berguna untuk pengintaian dan navigasi militer. Contoh lain mencakup teknologi komunikasi canggih serta material komposit yang kuat namun ringan.

BRIN menegaskan bahwa strategi ini sebenarnya bukan hal baru. Banyak negara maju menerapkan pendekatan dual-use agar anggaran lebih efisien dan inovasi berjalan lebih cepat. Dengan mengembangkan riset teknologi yang berorientasi dual-use, Indonesia secara bertahap membangun kapasitas industri pertahanan dalam negeri. Tujuan jangka panjangnya adalah mengurangi ketergantungan pada impor alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Kemandirian pertahanan dan kesalahpahaman yang sering muncul

Konsep kemandirian pertahanan sering disederhanakan sebagai keinginan untuk berhenti membeli alutsista dari luar negeri. Padahal, maknanya lebih luas: negara tidak sekadar menjadi pembeli, tetapi juga mampu memproduksi dan mengembangkan kebutuhan strategisnya sendiri. Dalam konteks ini, BRIN berperan sebagai katalis yang menghubungkan riset dasar dengan aplikasi nyata di industri.

Salah satu isu yang kerap memicu perdebatan adalah anggaran riset pertahanan. Tanpa pemahaman yang utuh, sebagian orang menganggap bidang ini pemborosan atau tidak memberi manfaat langsung bagi rakyat. Padahal, riset teknologi pertahanan—terutama yang bersifat dual-use—justru menghasilkan spin-off, yaitu limpahan teknologi ke sektor sipil. Misalnya, riset material canggih untuk pesawat tempur dapat melahirkan bahan yang lebih kuat dan ringan untuk pesawat komersial atau kendaraan umum. Inovasi komunikasi militer pun bisa diadaptasi menjadi jaringan internet yang menjangkau daerah pedesaan.

Konteks lain yang sering terlewat adalah bahwa investasi di bidang ini merupakan investasi strategis. Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan telah membuktikan bahwa riset pertahanan yang terarah mampu mendorong pertumbuhan industri nasional dan membuka lapangan kerja berkualitas. Selain itu, kemandirian alutsista memperkuat posisi tawar Indonesia dalam hubungan internasional. Ketika sebuah negara mampu memproduksi sendiri kebutuhan pertahanannya, ia tidak mudah tertekan oleh embargo atau tekanan politik dari negara lain.

Yang perlu dipahami publik, kebijakan riset teknologi pertahanan tidak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari upaya membangun fondasi teknologi bangsa agar tidak tertinggal. Dengan memahami konteks ini, publik bisa melihat bahwa mendukung riset dan inovasi di bidang pertahanan bukan sekadar soal militer, tetapi juga soal masa depan industri, lapangan kerja, dan kedaulatan teknologi Indonesia.