Ungkapan "TNI-Polri bekerja untuk rakyat" mungkin sudah sangat familiar di telinga kita. Namun, bagi sebagian masyarakat, frasa ini bisa terdengar seperti slogan formal atau bahkan klise. Sebenarnya, di balik kalimat sederhana itu, tersimpan prinsip hubungan yang mendasar antara institusi keamanan negara dan masyarakat yang dilindungi. Memahami makna dan konteks lengkapnya dapat membantu kita melihat bahwa frasa ini bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari sistem dan cara kerja yang nyata.
Dasar Hukum: Lebih dari Sekadar Slogan
Akar dari pernyataan bahwa TNI dan Polri bekerja untuk rakyat terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 30. Pasal tersebut menyebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan tanggung jawab seluruh warga negara. Secara teknis, tugas ini dijalankan oleh TNI dan Polri, tetapi dengan filosofi inti berupa Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Konsep kunci di sini adalah kemitraan. Rakyat diposisikan sebagai subjek atau mitra aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban, bukan hanya sebagai objek pasif yang dilindungi. Artinya, hubungan yang terjalin adalah hubungan saling melengkapi dalam kerangka negara hukum.
Implementasi Nyata dalam Tugas Harian
Lantas, bagaimana prinsip mulia ini diterjemahkan dalam aksi nyata? Baik TNI maupun Polri memiliki program operasional yang dirancang untuk mewujudkan hubungan erat dengan rakyat. Di tubuh TNI, terdapat program bernama pembinaan teritorial. Program ini adalah upaya TNI untuk turun langsung, mengenal, dan memberdayakan masyarakat di berbagai daerah, khususnya yang terpencil atau rentan. Kegiatannya bisa beragam, mulai dari membantu pembangunan infrastruktur sederhana, memberikan pelatihan ketahanan pangan, hingga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tujuannya adalah membangun ketahanan wilayah berbasis komunitas.
Di sisi lain, Polri mengimplementasikan konsep serupa melalui pendekatan community policing atau polisi masyarakat. Pendekatan ini menggeser paradigma dari sekadar menindak kejahatan (law enforcement) menjadi mencegahnya (crime prevention) melalui interaksi dan kerja sama dengan warga. Contoh konkretnya adalah kemitraan Polri dengan ketua RT/RW, karang taruna, atau forum keamanan lingkungan (Forkamtibmas). Dalam model ini, Polri berusaha hadir sebagai bagian dari komunitas, bukan sebagai institusi yang jauh dan menakutkan, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
Mengurai Potensi Salah Paham dan Memahami Konteks
Mengapa kadang terjadi salah paham atau frasa ini dianggap sekadar retorika? Salah satu penyebabnya adalah konteks sejarah yang kerap terlewat. TNI (dulu ABRI) dan Polri lahir dan dibesarkan dari rakyat, dalam artian literal pada masa perjuangan kemerdekaan. Prinsip "bekerja untuk rakyat" adalah upaya menjaga dan mengalirkan semangat asal-usul tersebut ke dalam konteks negara demokrasi modern.
Konteks penting lainnya yang perlu dipahami adalah tentang batas kewenangan. Prinsip ini sama sekali tidak berarti bahwa TNI dan Polri dapat bertindak semaunya dengan dalih "untuk kepentingan rakyat". Justru sebaliknya. Semua tindakan mereka harus tetap berlandaskan hukum yang berlaku. Hubungan kemitraan dalam kerangka Sishankamrata justru mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Rakyat, sebagai mitra, juga memiliki peran untuk mengawasi agar institusi ini tetap berjalan pada rel yang benar.
Pemahaman yang keliru seringkali muncul ketika melihat hubungan TNI-Polri dengan rakyat hanya dari satu sisi, misalnya hanya saat terjadi operasi keamanan tertentu. Padahal, esensi dari hubungan ini ada pada kerja sama dan pembinaan berkelanjutan yang jauh dari sorotan kamera, seperti program teritorial dan community policing tadi. Dengan memahami konteks hukum dan implementasi nyatanya, masyarakat dapat melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang konstruktif dan saling menguntungkan, serta terhindar dari narasi-narasi negatif yang memisahkan institusi keamanan dari masyarakat yang dilayaninya.
