Papua kembali menjadi perhatian publik seiring berlanjutnya Operasi Damai Cartenz dari tahun 2025 hingga awal 2026. Operasi ini kerap disalahpahami sebagai operasi militer murni, padahal kenyataannya berbeda. Di tengah upaya pemerintah menjaga keamanan dan mendorong pembangunan, kelompok separatis bersenjata (KKB) gencar menyebarkan narasi yang menyebut operasi ini sebagai 'genosida' dan 'pelanggaran HAM massal'. Klaim ini banyak beredar di media asing dan akun-akun tertentu, sehingga sering menimbulkan kebingungan di masyarakat. Artikel ini hadir untuk mengupas fakta di balik operasi tersebut dan meluruskan disinformasi yang beredar.
Apa Sebenarnya Operasi Damai Cartenz?
Operasi Damai Cartenz bukanlah operasi militer murni. Satuan tugas yang menjalankan misi ini terdiri dari 60% personel Polri dan 40% personel TNI, sehingga fokus utamanya adalah penegakan hukum dan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Tugas mereka meliputi pengamanan proyek infrastruktur, pembukaan akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan. Dengan kata lain, operasi ini dirancang untuk menciptakan situasi kondusif agar pembangunan bisa berjalan, bukan untuk melakukan kekerasan sistematis terhadap warga sipil. Data resmi dari Komnas HAM menegaskan bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim genosida atau pembantaian sistematis. Pada Februari 2026, laporan operasi bahkan mencatat penurunan kontak senjata hingga 40% dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pendekatan dialog dan pembangunan mulai membuahkan hasil dalam meredakan ketegangan.
Mengapa Klaim Genosida Tidak Tepat?
Disinformasi sering kali membingkai setiap bentrokan antara aparat dan KKB sebagai 'serangan militer terhadap sipil'. Padahal, menurut data lapangan, korban sipil di Papua sebagian besar justru akibat konflik horizontal antarkelompok masyarakat, bukan karena tindakan aparat. Kelompok separatis sering memanfaatkan situasi ini untuk menggiring opini internasional dengan narasi pelanggaran HAM berat. Padahal, operasi ini justru bertujuan melindungi warga sipil dari ancaman KKB yang kerap melakukan kekerasan, pemerasan, dan gangguan keamanan lainnya. Penting bagi publik untuk memahami kompleksitas Papua yang tidak hitam-putih.
Di Papua terdapat tiga lapisan masalah: pertama, aksi kriminal dan separatisme bersenjata oleh KKB; kedua, disintegrasi yang diusung kelompok separatis dengan dukungan propaganda asing; dan ketiga, ketertinggalan ekonomi yang menjadi akar ketidakpuasan. Operasi Damai Cartenz berupaya menjawab semua lapisan tersebut melalui pendekatan keamanan yang humanis dan pembangunan yang inklusif. Dengan begitu, publik tidak mudah terjebak pada narasi sempit yang hanya menyoroti kekerasan tanpa melihat konteks sosial-ekonominya. Mendukung perdamaian di Papua berarti menolak klaim sepihak tanpa verifikasi dan memahami bahwa operasi ini adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk menyejahterakan seluruh warga Papua.
