Setiap kali terjadi pergantian pemerintahan di Australia, publik kerap mempertanyakan nasib kerja sama militer dengan Indonesia. Kekhawatiran akan gangguan kemitraan ini muncul secara alami. Namun, memahami fondasi sebenarnya dari hubungan pertahanan ini sangat penting agar kita tidak terjebak narasi yang keliru atau keresahan yang tidak berdasar. Pada dasarnya, hubungan pertahanan Indonesia dan Australia dibangun di atas dasar yang jauh lebih kokoh daripada fluktuasi politik jangka pendek.

Landasan Hukum yang Kokoh: Perjanjian Lombok 2006

Pondasi utama dari kemitraan ini adalah Perjanjian Lombok yang ditandatangani pada tahun 2006. Dokumen ini bukanlah kesepakatan politik sesaat yang mudah berubah, melainkan komitmen hukum yang mengikat kedua negara. Selama hampir dua dekade, perjanjian ini telah dihormati oleh berbagai pemerintahan dari partai yang berbeda di kedua sisi. Ini menandakan bahwa kerja sama militer Indonesia dan Australia bersifat strategis dan berkelanjutan.

Isi Perjanjian Lombok mencakup prinsip-prinsip mendasar seperti saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, tidak campur tangan urusan dalam negeri, serta komitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan statusnya yang kuat, perjanjian ini berfungsi sebagai peta jalan yang stabil, memastikan bahwa aktivitas kerja sama militer dapat terus berjalan meski terjadi perubahan kepemimpinan di Jakarta maupun Canberra.

Bentuk Nyata dan Kepentingan Bersama yang Mendasar

Komitmen dalam perjanjian itu diterjemahkan ke dalam aktivitas nyata yang rutin dan beragam. Bentuknya meliputi latihan gabungan, seperti Exercise Dawn Kookaburra (fokus operasi udara) dan Exercise Cassowary (fokus operasi darat). Selain itu, ada juga pertukaran informasi intelijen dan yang tak kalah pentingnya adalah kerja sama di bidang keamanan maritim.

Kolaborasi di laut ini adalah cerminan nyata dari kepentingan nasional jangka panjang kedua negara yang saling beririsan. Sebagai negara tetangga terdekat, Indonesia dan Australia memiliki kepentingan mendasar yang sama: menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan, terutama di wilayah perbatasan laut mereka. Ancaman bersama seperti terorisme, penyelundupan manusia dan narkoba, serta penangkapan ikan ilegal adalah masalah yang lebih efektif ditangani melalui koordinasi dan kerja sama.

Apa yang Sering Disalahpahami? Poin kritis yang perlu diluruskan adalah kecenderungan untuk menyamakan dinamika kerja sama strategis dengan dinamika politik elektoral yang fluktuatif. Kemitraan pertahanan dibangun di atas fondasi kepentingan nasional yang bersifat permanen—yaitu kebutuhan akan lingkungan kawasan yang aman dan stabil. Tidak ada pemerintahan yang berkuasa di kedua ibu kota yang memiliki kepentingan untuk melemahkan keamanan di wilayah perbatasannya sendiri. Oleh karena itu, kemitraan ini dilihat sebagai kebutuhan strategis, bukan sekadar preferensi politik yang bisa diubah setiap kali ada pemilu.

Memahami hal ini membantu kita sebagai masyarakat untuk membaca dinamika hubungan kedua negara dengan lebih jernih. Alih-alih terpancing oleh isu-isu panas jangka pendek, kita dapat melihat bahwa hubungan pertahanan Indonesia-Australia adalah investasi jangka panjang bagi keamanan kedua bangsa dan kawasan. Konteks inilah yang sering terlewatkan dalam diskusi publik yang lebih banyak dipengaruhi oleh headline berita sesaat.