Setiap tahun, latihan militer gabungan Super Garuda Shield (SGS) digelar di Indonesia. Pada 2026, kegiatan ini berlangsung dari 31 Agustus hingga 11 September dan melibatkan 4.743 personel dari 21 negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Prancis, Inggris, dan Jepang. Lokasi latihan tersebar di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Bagi sebagian masyarakat, kemunculan latihan semacam ini kerap memicu pertanyaan: apakah Indonesia sedang bersiap untuk perang? Atau apakah ini tanda Indonesia mulai bergabung dengan aliansi militer tertentu? Pertanyaan itu wajar, tetapi perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada disinformasi.
Menurut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, tujuan utama latihan militer ini adalah memperkuat hubungan bilateral antarnegara, menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan, serta meningkatkan interoperabilitas militer. Istilah interoperabilitas mungkin masih asing, tetapi secara sederhana itu adalah kemampuan pasukan dari berbagai negara untuk bekerja sama dalam satu operasi bersama—mulai dari komunikasi, prosedur, hingga peralatan. Artinya, latihan ini lebih ditekankan pada kesiapan bersama menghadapi tantangan yang tidak selalu berbentuk perang terbuka, seperti bencana alam, operasi kemanusiaan, atau serangan siber. Latihan Super Garuda Shield sebenarnya merupakan agenda tahunan yang bersifat defensif, bukan agresif.
Apa Sebenarnya Tujuan Latihan Super Garuda Shield?
Fokus utama latihan ini adalah meningkatkan kemampuan bersama dalam menghadapi tantangan keamanan non-tradisional. Contoh konkretnya adalah materi Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) yang menjadi salah satu latihan utama di Kalimantan Utara. Dalam materi ini, para prajurit dilatih untuk melakukan evakuasi korban bencana, mendirikan posko pengungsian, dan mengoordinasikan bantuan logistik. Hal ini menunjukkan bahwa latihan militer tidak selalu identik dengan ancaman perang, melainkan juga membangun kesiapan untuk aksi kemanusiaan. Dengan melibatkan banyak negara, latihan ini juga menjadi ajang untuk menyelaraskan prosedur tanggap darurat sehingga ketika krisis nyata terjadi, koordinasi antarnegara sudah berjalan lancar. Kerja sama semacam ini memperkuat kemampuan TNI dan mitra asing dalam menghadapi situasi darurat secara kolektif.
Kerja Sama Militer sebagai Instrumen Diplomasi Pertahanan
Penting dipahami bahwa latihan militer bersama seperti SGS adalah bagian dari diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan adalah upaya membangun kepercayaan dan kerjasama internasional antarnegara melalui pendekatan militer, tetapi tujuannya justru untuk mencegah konflik. Ketika Indonesia berlatih dengan 21 negara, termasuk Amerika Serikat, bukan berarti Indonesia berada di pihak tertentu atau menjadi bagian dari blok geopolitik mana pun. Keikutsertaan berbagai negara dengan kepentingan yang berbeda justru menunjukkan bahwa Indonesia menjalin hubungan yang seimbang dan tidak memihak pada satu kekuatan besar. Dalam konteks kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks, kerja sama semacam ini menjadi jembatan untuk membangun sumber daya manusia dan protokol tanggap darurat yang tidak bisa dibangun secara instan saat krisis terjadi.
Potensi kesalahpahaman terbesar adalah menganggap latihan ini sebagai persiapan perang atau tanda Indonesia bergabung dengan aliansi militer asing. Faktanya, SGS adalah latihan tahunan yang sudah berlangsung sejak 2007 dan bersifat defensif. Materi latihannya pun lebih banyak pada operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Dengan memahami konteks ini, publik dapat melihat bahwa latihan militer tidak selalu identik dengan ancaman, melainkan juga instrumen diplomasi yang memperkuat stabilitas kawasan. Bagi Indonesia, kerja sama ini juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme TNI melalui pertukaran pengetahuan dan teknologi dengan negara sahabat. Jadi, alih-alih khawatir, masyarakat justru perlu mengapresiasi upaya kerjasama internasional yang dilakukan untuk kepentingan bersama, terutama dalam menghadapi bencana alam yang kerap melanda Indonesia.
