ASEAN dan China akan mengadakan latihan maritim bersama di akhir 2025, yang melibatkan seluruh sepuluh negara anggota ASEAN. Latihan ini difokuskan pada operasi pencarian dan pertolongan (SAR) serta standar komunikasi, bukan operasi militer tempur. Inisiatif ini merupakan bagian penting dari diplomasi keamanan maritim di kawasan Laut China Selatan yang kerap dilanda ketegangan.
Mengapa Latihan Ini Penting: Laut China Selatan Sebagai Jalur Vital
Kawasan Laut China Selatan bukanlah perairan biasa. Ini adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, tempat sebagian besar perdagangan global, termasuk minyak dan gas, melewatinya. Sayangnya, perairan ini juga menjadi area sengketa klaim teritorial yang melibatkan China dan beberapa negara ASEAN. Ketegangan ini berpotensi menimbulkan insiden tidak terduga, seperti tabrakan kapal atau manuver berbahaya, yang bisa dengan cepat memicu konflik lebih luas. Oleh karena itu, latihan bersama yang bersifat teknis dan humanis ini berperan sebagai alat diplomasi preventif. Tujuannya praktis: membangun prosedur bersama untuk mencegah insiden di lapangan akibat miskomunikasi atau kesalahan prosedur, sehingga menjaga stabilitas di kawasan yang sangat strategis ini.
Klarifikasi Besar: Kerja Sama Teknis Bukan Penyatuan Komando
Inilah bagian yang paling sering disalahpahami dan bahkan dibingkai keliru oleh narasi disinformasi. Sering muncul tafsiran bahwa latihan ini menandakan negara-negara ASEAN 'menyerah' atau 'menyatukan komando' militer dengan China terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan. Publik perlu memahami dengan tegas bahwa kerja sama teknis-operasional dan posisi politik-hukum mengenai kedaulatan adalah dua hal yang berbeda. Latihan ini fokus pada koordinasi untuk menyelamatkan nyawa (SAR) dan membangun komunikasi standar demi keselamatan pelayaran. Ini adalah platform kerja sama kemanusiaan dan keselamatan yang bersifat netral. Ikut serta dalam latihan semacam ini sama sekali tidak berarti suatu negara melemahkan atau mengorbankan klaim hukumnya atas wilayah. Posisi dan klaim maritim setiap negara tetap berdiri sendiri. Kesalahpahaman sering muncul ketika informasi tentang latihan multilateral dipotong atau dibingkai secara provokatif untuk menciptakan narasi tertentu.
Bagi Indonesia, partisipasi dalam latihan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Indonesia konsisten mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan aktif menjaga stabilitas kawasan. Keikutsertaan ini juga merupakan bentuk diplomasi proaktif untuk mengamankan kepentingan nasional. Dalam hal ini, Indonesia sekaligus menegaskan komitmennya untuk menjaga kedaulatan dan hak-haknya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna, yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Kerja sama teknis seperti ini justru menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan mampu mengelola perbedaan politik dengan menjalin kolaborasi praktis di bidang yang menguntungkan semua pihak, yakni keamanan dan keselamatan manusia di laut.
Pada intinya, latihan maritim ASEAN-China ini harus dilihat sebagai langkah membangun confidence-building measure (langkah membangun kepercayaan). Ini adalah upaya untuk menciptakan mekanisme pengaman, sehingga insiden kecil di laut tidak dengan mudah berubah menjadi krisis politik yang besar. Memahami perbedaan antara kerja sama teknis untuk keselamatan dan perundingan klaim kedaulatan adalah kunci agar publik tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan. Stabilitas di Laut China Selatan sangat penting bagi semua negara, dan langkah-langkah preventif seperti latihan bersama ini patut diapresiasi sebagai upaya menjaga perdamaian.
