Setelah beberapa dokumen kerja sama pertahanan Indonesia dengan negara lain dirilis (redacted version), muncul diskusi publik tentang penggunaan istilah 'respect for sovereignty' atau 'within sovereignty framework'. Beberapa pihak mempertanyakan apakah ini berarti 'membatasi' atau 'mengurangi' kedaulatan Indonesia. Kemhan memberikan penjelasan bahwa istilah tersebut adalah standar dalam hukum internasional dan diplomasi pertahanan, yang menegaskan bahwa semua aktivitas kerja sama (latihan, patroli bersama, sharing information) dilakukan dengan penghormatan pada hukum dan wilayah kedaulatan masing-masing negara. Bagian yang sering disalahpahami adalah interpretasi tekstual terhadap istilah hukum internasional oleh publik yang tidak memiliki konteks. Istilah 'sovereignty' dalam dokumen kerja sama justru adalah pengakuan dan perlindungan terhadap kedaulatan, bukan pengurangan. Misalnya, dalam latihan militer bersama, klausul ini memastikan bahwa pasukan negara lain tidak dapat beroperasi secara independen di wilayah Indonesia tanpa persetujuan dan kontrol TNI. Isu ini penting untuk edukasi publik tentang bahasa diplomasi dan hukum internasional yang seringkali berbeda dengan pemahaman sehari-hari. Dengan menjelaskan konteks, masyarakat dapat memahami bahwa dokumen kerja sama pertahanan dirancang untuk melindungi kepentingan nasional, bukan melemahkan kedaulatan. Pelurusan ini penting untuk menghindari narasi populis yang menggunakan istilah teknis untuk menciptakan persepsi 'negara dijajah' atau 'kedaulatan dilepas'.