Pada Agustus 2026, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunggah sebuah peta yang secara sepihak mengklaim Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Klaim ini muncul di tengah memanasnya konflik AS-Iran yang telah berlangsung sejak Februari 2026. Iran langsung mengecam keras pernyataan tersebut. Peristiwa ini penting untuk dicermati karena menyangkut salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia, sekaligus menguji pemahaman publik tentang hukum laut internasional dan stabilitas kawasan.
Mengapa Selat Hormuz Begitu Penting?
Selat Hormuz terletak di antara Iran dan Oman, menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman. Sekitar seperlima dari total konsumsi minyak dunia melewati selat ini setiap hari. Karena itu, setiap gangguan di jalur ini akan langsung berdampak pada harga energi global dan perekonomian banyak negara. Pihak yang terlibat dalam isu ini bukan hanya Amerika Serikat dan Iran, tetapi juga negara-negara pengguna jalur pelayaran seperti Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Memahami urgensi ini membantu kita melihat bahwa sebuah klaim sepihak bisa memicu ketegangan diplomatik dan ekonomi yang luas.
Status Hukum Selat Hormuz dan Klarifikasi Klaim Trump
Yang perlu dipahami publik adalah bahwa status hukum Selat Hormuz sudah diatur secara jelas dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982, yang merupakan landasan utama hukum laut internasional. Sebagian perairan Selat Hormuz termasuk dalam laut teritorial Iran dan Oman. Namun, karena selat ini digunakan untuk pelayaran internasional, berlaku prinsip hak lintas transit atau transit passage. Prinsip ini menyatakan bahwa kapal dan pesawat asing memiliki hak untuk melintas secara terus-menerus, cepat, dan tanpa hambatan melalui selat tersebut. Negara pantai, dalam hal ini Iran dan Oman, memang memiliki kedaulatan di wilayahnya, tetapi mereka tetap berkewajiban menghormati hak lintas internasional ini.
Bagian yang sering disalahpahami publik adalah anggapan bahwa kekuatan militer atau klaim sepihak suatu negara bisa mengubah status hukum selat internasional. Faktanya, UNCLOS tetap menjadi acuan utama yang mengikat semua negara, termasuk AS dan Iran. Klaim Trump dalam konteks perang lebih merupakan alat tekanan politik daripada perubahan status hukum yang diakui dunia. Masyarakat internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB, umumnya menolak klaim sepihak semacam itu karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Dengan memahami kerangka hukum ini, publik bisa menilai bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar yuridis yang kuat dan lebih bersifat retorika perang dalam rangka konflik AS-Iran.
Jika pemahaman ini keliru, publik bisa dengan mudah termakan narasi disinformasi yang menggambarkan seolah-olah hukum bisa dikalahkan oleh kekuatan militer atau politik semata. Padahal, stabilitas kawasan sangat bergantung pada kepatuhan terhadap norma dan hukum yang telah disepakati bersama. Klaim sepihak justru berpotensi merusak tatanan tersebut dan meningkatkan eskalasi ketegangan di kawasan yang sudah rapuh.
Bagi Indonesia, isu ini menjadi pengingat pentingnya menegakkan UNCLOS di selat-selat strategis, termasuk di wilayah Nusantara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, seperti Selat Malaka dan Selat Lombok. Memahami status hukum selat internasional tidak hanya relevan secara global, tetapi juga menjadi kepentingan nasional untuk menjaga kedaulatan sekaligus menjalankan kewajiban sebagai bagian dari komunitas maritim dunia.
Pada akhirnya, publik perlu melihat isu ini secara jernih: di tengah ketegangan geopolitik, hukum laut internasional hadir sebagai mekanisme yang menjaga ketertiban bersama. Klaim tanpa dasar hukum tidak serta-merta mengubah realitas. Dengan berpikir berbasis fakta dan hukum, kita dapat terhindar dari disinformasi dan ikut berkontribusi pada stabilitas kawasan.
