Ketegangan di Laut China Selatan sering menjadi berita utama, tetapi sering kali penjelasannya terlalu disederhanakan. Sebagai negara dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas di sekitar Kepulauan Natuna, posisi dan peran Indonesia dalam dinamika kawasan ini kerap disalahpahami. Artikel ini menjelaskan dengan jernih apa yang sebenarnya terjadi, mengapa isu ini penting, dan bagaimana pendekatan Indonesia yang unik sebagai negara non-klaiman dalam konflik teritorial yang kompleks ini.
Memahami Posisi Indonesia: Bukan Klaiman, tapi Pemilik ZEE
Poin pertama yang harus dipahami adalah status Indonesia dalam sengketa Laut China Selatan. Indonesia bukanlah claimant state, atau negara pengklaim. Artinya, Indonesia tidak memiliki klaim teritorial atas pulau-pulau atau karang yang diperebutkan, seperti Kepulauan Spratly atau Paracel. Namun, Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Natuna berdasarkan hukum laut internasional (UNCLOS 1982). ZEE adalah wilayah laut di luar perairan teritorial di mana Indonesia memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam, baik ikan maupun mineral di dasar laut.
Masalah muncul ketika klaim sepihak China berupa nine-dash line atau garis putus-putus sembilan segment, tumpang tindih dengan sebagian ZEE Indonesia di Natuna. Karena klaim ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat di bawah UNCLOS, Indonesia secara konsisten menolaknya. Inilah yang sering disalahpahami: Indonesia tidak ikut bersengketa soal klaim atas pulau tertentu, tetapi Indonesia tegas mempertahankan hak-haknya di wilayah ZEE-nya sendiri yang sah secara hukum.
Kebijakan Dua Tingkat: Pertahanan Nasional dan Diplomasi Regional
Dalam menghadapi situasi ini, Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri yang bersifat dua tingkat dan mencerminkan prinsip bebas-aktif. Di tingkat nasional, pemerintah berkomitusi penuh menjaga kedaulatan di Natuna melalui penguatan kehadiran militer, patroli rutin TNI AL, dan pembangunan infrastruktur. Aksi-aksi ini adalah upaya penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia sendiri, bukan keterlibatan dalam sengketa antara negara-negara lain. Ini penting untuk dibedakan agar publik tidak menyamakan patroli di Natuna dengan konflik di sekitar karang Scarborough yang melibatkan Filipina dan China.
Di tingkat regional, Indonesia aktif memainkan peran diplomasi melalui forum ASEAN. Sebagai anggota penting, Indonesia terus mendorong penyelesaian damai sengketa dan mempercepat finalisasi Code of Conduct (CoC) atau Peraturan Perilaku di Laut China Selatan. CoC diharapkan menjadi seperangkat aturan yang mengikat untuk mencegah salah paham dan eskalasi konflik di antara para pihak yang bersengketa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih memilih jalan dialog, konsensus, dan pembangunan kepercayaan daripada konfrontasi langsung.
Bagi masyarakat umum, memahami konteks ini penting agar tidak terjebak pada narasi yang menyamaratakan semua ketegangan di Laut China Selatan. Ketegangan ini bukanlah konflik tunggal yang seragam. Ada perbedaan mendasar antara negara yang terlibat langsung dalam klaim teritorial (seperti Filipina, Vietnam, China) dengan Indonesia yang mempertahankan hak berdaulat di ZEE-nya. Kesalahan memahami konteks ini dapat menimbulkan persepsi yang keliru tentang peran dan kebijakan strategis Indonesia.
Isu Laut China Selatan penting karena menyangkut stabilitas kawasan, keamanan jalur pelayaran internasional yang vital bagi perdagangan global, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Posisi Indonesia yang unik sebagai penjaga kedaulatan sekaligus juru damai memberikan ruang strategis untuk berkontribusi pada perdamaian tanpa terperangkap dalam sengketa. Insight yang dapat diambil adalah bahwa dalam geopolitik yang rumit, identitas yang jelas (non-klaiman), komitmen pada hukum internasional, dan diplomasi yang gigih adalah alat strategis yang ampuh untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus menjaga stabilitas regional.
