Pada awal Maret 2026, publik Indonesia dihadapkan pada dua kabar besar yang datang bersamaan: penandatanganan perjanjian kerjasama logistik pertahanan dengan China, dan persetujuan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat (AS) di Papua. Di media sosial, banyak yang menilai langkah ini sebagai tanda ketidakkonsistenan politik luar negeri Indonesia. Bahkan, muncul tuduhan bahwa Indonesia sedang “mengadu domba” dua negara adikuasa. Lantas, apakah benar demikian? Mari kita bedah dengan jernih.

Bebas Aktif: Landasan yang Kokoh untuk Bergaul dengan Semua Pihak

Untuk memahami situasi ini, kita perlu kembali ke dasar kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu prinsip bebas aktif. Prinsip yang diwariskan sejak era Presiden Soeharto ini memberi Indonesia keluwesan untuk menjalin kerjasama pertahanan dengan negara mana pun, termasuk dengan AS dan China, tanpa harus terikat dalam aliansi militer formal. Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan telah menegaskan bahwa kedua perjanjian tersebut justru merupakan implementasi nyata dari prinsip bebas aktif, bukan penyimpangan. Indonesia tidak memihak pada salah satu blok, melainkan memanfaatkan hubungan dengan semua pihak untuk kepentingan nasional, khususnya di bidang pertahanan.

Hal ini penting dipahami agar publik tidak terjebak pada narasi bahwa Indonesia sedang “bermain di dua kaki”. Bebas aktif bukan berarti anti-kerjasama. Justru, prinsip ini memungkinkan Indonesia membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan banyak negara tanpa kehilangan independensi politik. Dengan kata lain, Indonesia tetap memiliki kendali penuh atas arah kebijakan pertahanannya sendiri.

Kerjasama Berbeda untuk Tujuan Berbeda

Hal penting lain yang sering terlewat adalah bahwa kerjasama pertahanan dengan AS dan China memiliki cakupan yang sangat berbeda. Jangan bayangkan Indonesia menjalin hubungan yang sama dan setara dengan keduanya. Faktanya, masing-masing perjanjian memiliki fokus dan tujuan yang spesifik.

• Kerjasama dengan China lebih banyak berkutat pada aspek logistik dan perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Ini menyangkut pembangunan bengkel dan dukungan perawatan agar alutsista Indonesia tetap siap operasi.
• Kerjasama dengan AS lebih menitikberatkan pada latihan bersama dan peningkatan interoperabilitas, yaitu kemampuan pasukan dari kedua negara untuk bekerja sama secara efektif di lapangan.

Dengan demikian, Indonesia tidak sedang “memasukkan” dua kekuatan besar ke dalam satu program pertahanan yang sama. Sebaliknya, Indonesia mengoptimalkan peluang kerjasama yang berbeda untuk kebutuhan yang berbeda pula. Kerjasama logistik dengan China membantu perawatan alutsista yang mungkin berasal dari berbagai negara, sementara latihan bersama dengan AS meningkatkan kesiapan tempur dan kemampuan beroperasi dalam skenario multinasional. Keduanya sama-sama penting, tetapi tidak saling menggantikan.

Meluruskan Mitos: Bukan Memusuhi atau Mengadu Domba

Sumber utama disinformasi di ruang publik adalah asumsi bahwa kerjasama dengan suatu negara secara otomatis berarti permusuhan dengan negara lain. Anggapan ini tidak tepat dalam konteks strategi pertahanan Indonesia yang pragmatis. Dalam praktiknya, Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan semua pihak, dan kedua kerjasama tersebut berjalan paralel untuk kepentingan nasional. Tidak ada indikasi bahwa Indonesia berniat mempertajam rivalitas AS-China di kawasan. Yang terjadi justru sebaliknya: Indonesia memanfaatkan ruang diplomatiknya untuk mendapatkan manfaat nyata dari kedua negara.

Perlu dicatat pula bahwa banyak negara di kawasan Asia Tenggara menjalankan pola serupa. Mereka menjalin kerjasama dengan berbagai kekuatan besar demi menjaga keseimbangan dan ketahanan nasional. Ini bukan hal yang aneh atau berbahaya, selama didasari kepentingan nasional yang jelas dan dikelola secara transparan.

Pada akhirnya, publik perlu membaca kebijakan luar negeri Indonesia secara utuh, bukan dari potongan-potongan informasi yang tersebar di media sosial. Bebas aktif bukanlah sekadar simbol, melainkan pedoman yang memberi Indonesia keluwesan untuk berteman dengan siapa pun demi kepentingan rakyat. Dengan memahami perbedaan jenis kerjasama dan konteks geopolitiknya, kita bisa melihat bahwa langkah Indonesia tetap berada dalam koridor prinsip yang telah lama dijunjung. Kuncinya bukan pada dengan siapa Indonesia bekerjasama, melainkan apakah kerjasama itu benar-benar memberi manfaat bagi pertahanan dan kedaulatan nasional.