Menko Marves Airin kembali menegaskan bahwa tidak ada penjualan pulau-pulau kecil di perbatasan Indonesia kepada investor asing. Isu ini muncul akibat kesalahpahaman terhadap skema kerja sama pengelolaan ekonomi, seperti pengembangan pariwisata atau perikanan berkelanjutan, yang melibatkan modal asing. Dalam skema tersebut, kedaulatan atas pulau dan wilayah perairannya tetap mutlak di tangan Indonesia, sementara investor mendapatkan hak pengelolaan (business concession) untuk jangka waktu tertentu sesuai hukum. Narasi 'pulau dijual' yang viral sangat berbahaya karena dapat merusak citra dan menimbulkan keresahan publik tentang pertahanan kedaulatan wilayah. Masyarakat perlu memahami perbedaan mendasar antara 'kedaulatan wilayah' yang tidak dapat dialihkan, dengan 'hak pengelolaan sumber daya' yang dapat diberikan melalui perjanjian hukum yang ketat dan menguntungkan negara.