Publik tengah memperbincangkan wacana draf Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme. Isu ini penting karena menyangkut dua aspek besar: bagaimana negara meningkatkan kapasitasnya menghadapi ancaman teror, dan bagaimana mencegah potensi tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri. Memahami konteksnya secara utuh membantu kita tidak terjebak dalam narasi simpang siur.

Dalam sistem yang berlaku saat ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga utama (leading sector) yang bertanggung jawab menangani terorisme, dengan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun, dalam operasi lapangan yang kompleks, sering kali dibutuhkan kemampuan khusus militer yang dimiliki TNI. Contohnya adalah operasi di medan ekstrem seperti hutan dan pegunungan, pengintaian dari udara, atau penjinakan bahan peledak berbahaya (EOD). Selama ini, dukungan TNI sering diberikan dalam situasi mendesak tanpa payung hukum yang sangat jelas dan terukur. Draf Perpres ini bertujuan mengisi kekosongan itu, yaitu membuat aturan resmi agar kolaborasi antara TNI dan Polri berjalan secara legal, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengapa Aturan Khusus untuk TNI Diperlukan?

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah mengapa diperlukan aturan khusus. Jawabannya terletak pada kebutuhan operasional dan spesialisasi. Ancaman terorisme bisa berkembang menjadi situasi yang memerlukan respons dengan skala dan kemampuan yang berbeda, di luar kapasitas standar kepolisian umum. Dalam konteks ini, TNI memiliki aset dan keahlian spesifik yang bisa menjadi penguat (force multiplier). Misalnya, kemampuan intelijen strategis, pergerakan pasukan cepat di wilayah terpencil, atau pengamanan instalasi vital negara. Draf Perpres ini bertujuan memberikan jalan hukum yang jelas agar TNI dapat dilibatkan dengan cara yang tepat, sesuai kebutuhan, dan tanpa melangkahi domain penegakan hukum yang menjadi otoritas Polri.

Titik Kritis: Menghindari Tumpang Tindih Kewenangan

Isu paling kritis dari wacana ini adalah bagaimana pembagian tugas diatur secara tegas. Banyak pakar hukum dan HAM mengkhawatirkan terjadinya tumpang tindih kewenangan (overlap) antara institusi militer (TNI) dan institusi penegak hukum (Polri). Penanganan terorisme bukan hanya soal operasi fisik, tetapi sangat erat dengan proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penjaminan hak asasi tersangka. Proses-proses ini memiliki aturan ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dan merupakan domain utama kepolisian.

Tanpa pengaturan yang rinci, kerja sama yang diharapkan berpotensi menimbulkan kebingungan komando di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan penting seperti 'Siapa yang memimpin operasi?' dan 'Bagaimana prosedur penanganan tersangka setelah penangkapan?' harus dijawab dengan sangat jelas dalam Perpres. Tujuannya adalah untuk mencegah masalah hukum di kemudian hari dan memastikan seluruh proses tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Di ruang publik, sering muncul narasi yang menyederhanakan isu ini seolah-olah TNI akan 'mengambil alih' penanganan terorisme dari Polri. Pemahaman ini perlu diluruskan. Berdasarkan pola regulasi serupa, tujuan draf seperti ini biasanya bukan untuk pengambilalihan kewenangan, melainkan untuk mengatur dukungan dan kerja sama (supporting role). Posisi yang diharapkan adalah TNI menjadi penguat dengan kemampuan spesifiknya, sementara tongkat komando utama operasi penegakan hukum, mulai dari penyidikan hingga proses peradilan, tetap berada di tangan Polri dan institusi sipil lainnya. Intinya, TNI diharapkan hadir untuk memperkuat, bukan menggantikan peran Polri.

Kunci keberhasilan implementasi draf Perpres ini terletak pada tiga hal utama:

• Mekanisme Koordinasi yang Ketat: Harus ada struktur komando dan alur informasi yang jelas antara Polri (sebagai lead) dan TNI (sebagai pendukung).
• Prosedur Operasi Standar (SOP) yang Jelas: Aturan main di lapangan harus rinci, mencakup segala skenario mulai dari pengerahan, penangkapan, hingga penyerahan tersangka ke pihak berwenang.
• Akuntabilitas Hukum: Setiap langkah yang dilakukan oleh personel TNI dalam rangka mendukung operasi penanganan terorisme harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian, wacana draf Perpres ini sebaiknya dilihat sebagai upaya untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional secara lebih terintegrasi dan legal, bukan sebagai perebutan kewenangan. Pemahaman yang utuh akan mencegah kita dari disinformasi yang memecah belah atau menyederhanakan persoalan kompleks menjadi sekadar pertarungan institusi.