Pemerintah Indonesia sedang membahas draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani terorisme. Rancangan ini memicu kecemasan publik dan perdebatan di ruang diskusi. Untuk memahami isu ini, kita perlu melihatnya secara utuh, mulai dari dasar hukum yang berlaku saat ini, alasan perubahan, serta bagaimana menjaga keseimbangan antara kewenangan militer dan kepolisian.
Mengapa Perubahan Kewenangan TNI dalam Terorisme Penting?
Secara hukum, penanganan terorisme di Indonesia selama ini menjadi tanggung jawab utama Kepolisian Republik Indonesia (Polri). TNI berperan sebagai pendukung. Artinya, TNI baru dapat dilibatkan saat Polri meminta bantuan untuk operasi khusus. Draf Perpres yang sedang dibahas mengusulkan peran TNI yang lebih luas, tidak hanya pada tahap operasi tempur, tetapi juga pada pencegahan dan masa pemulihan pascakonflik.
Perubahan ini penting karena menyentuh soal kewenangan militer dalam domain yang secara tradisional bersifat penegakan hukum sipil. Argumen yang mendukung keterlibatan TNI didasari oleh fakta bahwa terorisme memiliki dimensi ancaman terhadap keamanan nasional dan terkadang memerlukan kemampuan khusus militer. Namun, sisi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana peran Polri sebagai lembaga penegak hukum utama tidak tergeser.
Klarifikasi atas Kecemasan Publik dan Prinsip Kerja Sama
Bagian yang sering memicu kecemasan publik adalah persepsi bahwa keterlibatan TNI akan menyebabkan ‘militerisasi’ total penanganan terorisme, sehingga berpotensi mengurangi hak sipil. Kekhawatiran ini sering berakar dari sejarah masa lalu dan ketidakpastian tentang mekanisme pengawasannya.
Yang perlu diluruskan adalah, penambahan peran TNI harus didasari pada kerjasama TNI-Polri yang solid dan berpedoman pada prinsip proporsionalitas serta penggunaan kekuatan minimum. Dalam skenario ideal, kolaborasi ini justru bisa memperkuat penanganan ancaman. Polri tetap memimpin investigasi dan proses hukum, sementara TNI dapat memberikan dukungan berupa keahlian teknis, intelijen strategis, atau kapabilitas khusus untuk situasi tertentu yang membutuhkan respons spesifik.
Konteks yang sering terlewat dalam perbincangan adalah bahwa draf ini masih dalam tahap pembahasan intensif. Artinya, masih ada ruang untuk menyempurnakan ketentuan tentang batasan kewenangan, prosedur operasi standar (SOP), dan mekanisme pengawasan yang transparan. Sosialisasi yang jelas mengenai hal-hal teknis ini sangat krusial untuk membangun kepercayaan publik.
Bagi masyarakat, memahami diskusi tentang TNI dan terorisme ini berarti melihatnya sebagai upaya negara menyesuaikan kerangka keamanan nasional menghadapi ancaman yang terus berkembang. Poin kuncinya adalah bagaimana menemukan formula terbaik yang memanfaatkan kapabilitas kedua institusi tanpa mengaburkan mandat hukum masing-masing. Transparansi dalam proses perumusan aturan menjadi kunci untuk meredam kekhawatiran dan mencegah disinformasi.
