Publik sedang membahas draf Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme. Ini adalah isu penting yang menyentuh sistem keamanan nasional kita. Diskusi ini seringkali penuh dengan klaim yang simpang siur. Artikel ini akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, mengapa pembagian kewenangan antara TNI dan Polri menjadi krusial, serta konteks apa yang sering luput dari perbincangan publik.

Apa yang Diatur dalam Hukum Saat Ini?

Pertama, penting dipahami bahwa saat ini, penanganan terorisme di Indonesia secara utama adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya unit Densus 88 Anti Teror. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Penanganan Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang TNI. Dalam aturan ini, TNI berperan sebagai pendukung, dan dapat dilibatkan hanya atas permintaan resmi dari Polri. Pemisahan ini memiliki alasan yang sangat kuat.

Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan khusus yang memerlukan proses penyelidikan mendalam, pengumpulan bukti yang sah, dan peradilan pidana yang ketat. Ini adalah ranah keahlian dan prosedur kepolisian. Sementara itu, tugas pokok TNI sesuai undang-undang adalah menghadapi ancaman militer dari luar negeri. Garis batas ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal pendekatan yang tepat: hukum versus konfrontasi militer. Mengaburkan batas kewenangan ini berisiko membuat penanganan tidak efektif dan menggeser paradigma penegakan hukum.

Kekhawatiran dan Konteks yang Sering Terlewat

Draf Perpres yang sedang dibahas memunculkan beberapa kekhawatiran utama dari para pengamat. Dua yang paling sering disoroti adalah:

• Risiko Pendekatan Militeristik: Operasi militer dan operasi kepolisian memiliki logika yang berbeda. Operasi militer dirancang untuk konflik bersenjata, sementara penanganan terorisme di dalam negeri harus tetap mengedepankan proses hukum, hak asasi manusia, dan perlindungan warga sipil.
• Potensi Tumpang Tindih dan Masalah Komando: Tanpa mekanisme koordinasi, pengawasan, dan akuntabilitas yang sangat jelas, pelibatan TNI yang lebih luas bisa menciptakan kebingungan dalam komando dan siapa yang bertanggung jawab atas suatu operasi.

Namun, isu ini tidak bisa dilihat hitam-putih. Masyarakat perlu diajak berpikir kritis: Apakah perubahan aturan ini didorong oleh kebutuhan operasional yang spesifik, misalnya untuk menangani situasi di daerah terpencil atau wilayah perbatasan dengan akses logistik yang sulit bagi Polri? Bagaimana pula draf Perpres tersebut merancang mekanisme permintaan bantuan agar tetap terkendali dan transparan?

Konteks paling penting yang sering hilang dalam diskusi daring adalah kurangnya transparansi naskah draf itu sendiri. Publik tidak memiliki akses terhadap dokumen utuh draf Perpres ini. Kondisi ini menciptakan celah yang sangat besar bagi penyebaran klaim yang tidak akurat, informasi yang dipenggal, atau disinformasi tentang peran TNI dan ancaman terorisme. Banyak perdebatan panas justru terjadi dalam ruang gelap karena ketidaktahuan terhadap teks aslinya.

Pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa proses pembuatan kebijakan keamanan, terutama yang sensitif seperti ini, memerlukan transparansi dan konsultasi publik yang memadai sebelum ditetapkan. Masyarakat yang terinformasi dengan baik dapat menjadi mitra yang kritis dalam mendukung keamanan nasional yang efektif dan tetap menghormati koridor hukum yang berlaku. Memahami batas dan alasan di balik aturan adalah langkah pertama untuk terhindar dari narasi yang menyesatkan.